Clean Biofuel For All

Koalisi Clean Biofuel For All, adalah koalisi yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Non Pemerintah (NGO,) yang mengkampanyekan pentingnya energi yang bersih, tidak merusak lingkungan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Biofuel sebagai bahan bakar yang bersumber dari unsur-unsur nabati (tanaman). Di Indonesia banyak menggunakan sumber dari kelapa sawit. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan.

Menurut Sitompul, 2020 menyebutkan bahwa sudah 109 tahun usia industri perkebunan sawit di Indonesia, usia yang sudah tua untuk sebuah usaha besar di negeri ini[1]

Buah sawit yang diproses menghasilkan produk minyak goreng, sabun, sampo, es krim, dan yang terbaru adalah bahan bakar yang disebut biosolar atau biodiesel.

Penggunaan diesel minyak sawit domestik Indonesia meningkat tajam. Pada tahun 2020, Indonesia akan menggunakan lebih dari 18 persen produksi minyak sawitnya untuk penggunaan diesel minyak sawit domestic dan pada tahun 2021, persentase ini kemungkinan akan meningkat menjadi hampir 25 persen, karena proporsi solar minyak sawit yang dicampur dengan solar konvensional akan meningkat dari 30 menjadi 40 persen.

Dalam kurun waktu 2015-2019, pemerintah Indonesia secara finansial mendukung penggunaan solar dalam negeri dengan sekitar USD 500 juta per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan permintaan tambahan untuk minyak sawit, setelah harga minyak sawit global turun akibat kelebihan pasokan yang diciptakan oleh industri minyak sawit.

Dalam kurun waktu 2010-2014, begitu banyak hutan dan lahan gambut yang dibuka dan ditanami untuk kelapa sawit yang akhirnya permintaan minyak sawit global tidak dapat mengejar pasokan.

Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa penggunaan diesel minyak sawit dalam negeri mengurangi emisi gas rumah kaca, dibandingkan dengan solar konvensional. Pengurangan emisi yang diklaim oleh Indonesia sangat kontras dengan penelitian atas nama Uni Eropa yang menyimpulkan bahwa solar minyak sawit lebih buruk bagi iklim daripada solar konvensional.

Banyak analis memperkirakan harga CPO akan naik, sekarang Indonesia mengeluarkan begitu banyak CPO dari pasar dengan solar dalam negeri. Seperti pada prinsip ekonomi permintaan dan penawaran, ketika harga CPO naik, kemungkinan akan lebih banyak kelapa sawit yang akan ditanam dan akan semakin meningkatkan tekanan pada hutan dan lahan gambut. Tekanan pada kondisi lingkungan hidup disekitarnya.

Pertamina (Persero) telah dipercayakan untuk menjadi pelaksana dan menangani volume solar minyak sawit terbesar oleh pemerintah Indonesia. Pada 2020, pihaknya akan mengelola  88% solar dalam negeri Indonesia. Namun menurut catatan Koalisi #Cleanbiofuelforall, sekitar seperempat dari pasokan biodiesel dari perusahaan supplier kepada Pertamina tidak tercakup oleh kebijakan No Deforestation, No Peat conversion and No Explotation. Indikasi grup perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan NDPE ini dan terindikasi untuk bertanggung jawab adalah: Darmex Agro, Permata Hijau, Tunas Baru Lampung dan Grup BEST. Diluar supplier Pertamina lain yang telah memiliki kebijakan NDPE seperti Wilmar International, Musim Mas, Apical, Golden Agri Resources dan lainnya.

Empat perusahaan yang disebutkan diawal, belum berkomitmen untuk mengakhiri pembukaan hutan / gambut di dalam konsesi mereka sendiri dan di seluruh rantai pasokan mereka. Yang menjadi kontradiksi adalah, alih-alih mendorong perusahaan-perusahaan ini menuju keberlanjutan, pemerintah Indonesia malah memberikan penghargaan kepada mereka dengan menawarkan bagian besar dari pasar diesel minyak sawit domestik.

 

Dalam operasinya, Koalisi #Cleanbiofuelforall juga mencatat bahwa terdapat 24 bank baik bank nasional, swasta dan bank derah telah memberikan pinjaman kepada produsen solar minyak sawit diatas. Terindikasi bahwa empat bank utama di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia menjadi menyumbang setengah dari pinjaman ini.

Dari 24 bank tersebut, hanya tiga bank saja antara lain HSBC Bank, Standard Chartered dan Rabobank yang mewajibkan debiturnya menerapkan kebijakan NDPE. Tinjauan oleh banyak kalangan LSM menunjukkan bahwa bank-bank utama yang mendanai industri minyak sawit untuk program bidiesel telah membuat sedikit kemajuan selama bertahun-tahun dengan melakukan uji tuntas yang kuat atas risiko keberlanjutan dari proposal kredit.

Faktanya, Koalisi #Cleanbiofuelforall mencatat sejak 2015 sampai dengan 2020 kuartal ketiga terjadi deforestasi seluas 730.388 ha. Dalam kurun waktu yang sama luasnya setara dengan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Ini merupakan tanggung jawab seluruh rantai pasok kelapa sawit mulai dari grower, trader, buyer dan brand dan tidak lupa Bank sebagai pemberi pinjaman kredit atau dalam bentuk kerjasama lain.

NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) merupakan kebijakan yang harus dijalankan perusahaan (produsen, pemasok atau pembeli) untuk mewujudkan usaha berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami dari koalisi secara terus menerus melakukan monitoring, riset dan kampanye penerapan kebijakan NDPE di seluruh rantai pasok biofuel di Indonesia.

[1] https://historia.id/ . Diakses pada tanggal 2 November 2020.

PRINSIP & KEBIJAKAN

NDPE Policy

NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) merupakan kebijakan yang harus dijalankan perusahaan (produsen, pemasok dan pembeli) minyak sawit untuk mewujudkan usaha berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Program REDD+

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan upaya-upaya yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan akibat proses deforestasi dan degradasi hutan.

GBEP Policy

GBEP mengukur indikator-indikator tentang pengembangan bioenergi secara berkelanjutan. Indikator keberlanjutan ada 24 yang dikelompokan dalam 3 (tiga) pilar yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi dan telah disetujui oleh 23 negara.

id_ID
en_GB id_ID