Sudah 119 tahun usia perkebunan sawit di Indonesia, usia yang sudah tua untuk sebuah usaha besar di negeri ini. Buah sawit yang diproses menjadi berbagai macam produk minyak goreng, sabun, shampo, es krim dan yang terbaru adalah bahan bakar yang disebut bio solar atau biodiesel.

Menurut Presiden R.I. Joko Widodo, program biofuel diharapkan step by step tahun 2020 akan masuk ke B40 dan tahun 2021 masuk ke B50 dengan tujuan mendapatkan devisa yang semakin besar.

Sayangnya program biofuel atau biodiesel sejak tahun 2006 tidak memiliki standar atau syarat bebas dari deforestasi untuk perusahaan pemasok dan perusahaan penyuplai, pemasok bahan baku minyak ke Pertamina.

Laju ekspansi pembukaan perkebunan sawit disertai dengan laju deforestasi membuat dunia internasional bersuara untuk menghentikan deforestasi. Puncaknya tahun 2015 beberapa perusahaan perkebunan sawit mengeluarkan kebijakan NDPE – No Deforestation, no Peat and no Exploitation, yang menjadi komitmen para growers, traders, buyers dan brands.

Kebijakan NDPE dikeluarkan tidak hanya karena tekanan pasar internasional, namun juga tuntutan atas perubahan iklim yang salah satunya disebabkan karena konversi hutan untuk perkebunan sawit skala besar. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 kuartal ketiga terjadi deforestasi seluas 730.788 Hektar, yang diantaranya dilakukan oleh perusahaan pemasok bahan baku biofuel atau biodiesel ke Pertamina.

Tidak hanya pemasok biofuel ke Pertamina, masih banyak juga perusahaan perkebunan sawit lain yang tidak patuh atas kebijakan NDPE.

Ini merupakan tanggungjawab seluruh rantai pasok minyak sawit dari growers, traders, buyers dan brands untuk memastikan dan menghentikan pembukaan hutan. Karena semestinya bahan baku biofuel atau biodiesel harus bersih dari unsur deforestasi. Tentunya demi mengurangi dampak buruk atas perubahan iklim yang kini telah banyak mengakibatkan terjadinya bencana ekologi di Indonesia.

Social Share