PONTIANAK, SP – Koalisi Clean Biofuel For All terus mengampanyekan penggunaan biofuel yang bersih dari kerusakan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi, saat ini hanya lima dari 10 perusahaan pemasok biofuel ke Pertamina yang memiliki kebijakan berkelanjutan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE).

“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat luas, biofuel sebagai produk anak bangsa, harus bersih dari kerusakan dan pelanggaran HAM,” kata Koordinator Koalisi Clean Biofuel For All, Agus Sutomo, Minggu (15/12).

Koalisi menyayangkan, hingga kini pemerintah belum memiliki standar kebijakan berkelanjutan yang benar-benar harus dipatuhi oleh perusahan-perusahaan pemasok biofuel ke Pertamina.

“Namun kami dari koalisi tetap melakukan monitoring penerapan kebijakan tersebut, baik lima perusahan yang telah menerapkan dan menjalankan, dan juga yang tidak menerapkan,” katanya.

Menurutnya, Intruksi Presiden soal moratorium sawit dapat jadi dasar evaluasi keseluruhan investasi perkebunan sawit. Harapannya, tidak ada lagi pembukaan hutan, penanaman di lahan gambut, penyelesaian konflik agraria, pemenuhan hak-hak buruh, dan penghancuran habitat hewan dilindungi.

“Sehingga pemerintah dapat membusungkan dada kepada internasional bahwa apa yang selama ini dituduhkan, telah dilakukan perbaikan setahap demi setahap. Itupun jika pemerintah memang serius untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat,” jelasnya.

Dalam hal ini, dia pun meminta perusahan serius menerapkan kebijakan sawit berkelanjutan. Minimal, memperbaiki wilayah-wilayah yang terbakar atau terindikasi atau diduga dibakar. Semua data tersebut sejatinya sudah dikantongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perbaikan bisa dengan penanaman kembali pohon-pohon endemik lokasi tersebut, yang bernilai ekonomi dan berdampak perbaikan ekosistem.

“Kami mendukung biofuel, baik biosolar atau biodiesel, namun harus bersih dari pelanggaran,” sebutnya.

Tak kalah penting menurutnya, perbankan dapat mengevaluasi pinjaman perusahaan dengan pendekatan delapan prinsip keuangan berkelanjutan. Tujuannyam mencegah risiko kerusakan yang berdampak pada tunggakan atas pinjaman.

“Contohnya kasus gratifikasi penerbitan sertifikat HGU, yang sudah ditetapkan oleh KPK,” tutupnya. (bls)

Sumber : http://suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2019/12/15/kampanyekan-biofuel-bersih-dari-pelanggaran

Social Share